Kasusku.com, JAKARTA--Ketika pasokan setrum Jawa – Bali anjlok pada  Minggu, 4 Agustus 2019 membuat gelisah banyak orang, sebaliknya ketika seorang  Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Thomas Noach diterpa isu urusan duit, semua mata menyorot penuh  kecurigaan.

Idealnya setiap isu atau informasi yang berkembang bisa diatasi dengan tindakan preventif dan pendekatan persuasif yang terukur, sehingga tidak menjadi liar dan absurd isinya.Kini, hampir tidak ada perkara yang tidak mengundang keributan, kekerasan, kebrutalan dan kerusuhan itu tanda paling nyata bahwa masyarakat telah kehilangan kesabaran dan akal sehatnya.

“Tetapi bukan berarti kita boleh berkompromi dengan kekerasan dan kejahatan, termasuk isu dan informasi gelap yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya,” ucap pegiat hukum dan pemerhati sosial Dr.Rasmananda Pratama kepada Kasusku.com, Sabtu (01/11/2025).

Menurut pria yang akrab disapa Nanda ini, isu atau informasi yang tidak didukung data akan terperosok dalam lorong gelap berujung fitnah.Ruang publik boleh diisi dan disuguhi beragam kritik sejauh kritik tersebut memiliki akar yang kuat, yaitu data dan fakta.

“Karena  kritik itu merupakan bentuk kepedulian atas sesuatu yang sulit untuk diungkapkan secara terbuka sehingga diungkapkan dalam banyak cara, akan tetapi kritik juga harus bersandar pada data yang validitasnya bisa dipertanggung jawabkan, bukan sebaliknya sekedar like and dislike,” papar Nanda.

Kasus yang menerpa Benyamin Thomas Noach adalah satu dari sekian ribu isu yang bersumber dari kebodohan dan biasanya sangat menjengkelkan hati dan menghimpit perasaan lantaran terlalu banyak kejahatan, baik dalam sentuhan sehari-hari di lingkaran kecil pergaulan maupun dalam skala besar di kenegaraan.

“ Kita sudah tidak terkejut oleh banyaknya kriminalitas, keanehan,kejadian dalam masyarakat, hancurnya logika dalam politik dan birokrasi atau mentradisinya korupsi kolektif dan jamaah korupsi.Akan tetapi informasi gelap maupun isu miring yang hanya bersandar data mentah akan merusak demokrasi dan mencederai kebebasan mengeluarkan pendapat, termasuk di dalamnya keterbukaan informasi publik,”tambah Nanda, serius.

Angka-angka  yang tertera dalam informasi gelap itu pada hakikatnya masih merupakan data mentah, yang butuh verifikasi, klarifikasi dan konfirmasii panjang dari banyak sumber terkait di dalamnya.Sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi  peran pers maupun media memang diperbolehkan melakukan   kritik, meski kritik adalah pada hakikatnya tak lain adalah kecaman.

“Tetapi kritik tanpa argumen adalah sebuah kefatalan, karena meski kritik adalah kecaman akan tetapi memiliki visi untuk memperbaik keadaan, dari gelap terbitlah terang.Setajam apa pun kritik, dalam iklim demokrasi dibutuhkan dan bukan sesuatu yang haram.Akan tetapi ketika  penyampaian pendapat atau informasi disisipkan dengan asumsi dan tuduhan kepada seseorang terkait dengan jabatan maupun aktivitasnya, maka kesemua tuduhan itu harus dilengkapi dengan validitas data yang utuh, bukan asumsi,” kata pengamat hukum dan pegiat kebijakan publik, Rusdinanto Wibisono Wketika ditemui Kasusku.com, Sabtu sore (01/11/2025) kemarin.

Akankah isu miring dan informasi gelap yang menyeret-nyeret nama Bupati Maluku Barat Daya (MBD) terkait adanya giat terima fulus dari rekan usahanya ini bergulir ke ranah hukum? Bisa iya, bisa juga sebaliknya. Bisa karena informasi dan isu yang ditebar melalui postingan maupun berita dari mulut ke mulut itu dijadikan senjata pamungkas untuk menjatuhkan martabat dan jabatan seseorang hingga karakter maupun wibawanya tergerus di mata publik.

“Apa pun bisa saja terjadi dalam persoalan ini, akan tetapi perlu di ingat jika informasi dan tuduhan itu hanya dikembangkan dalam  postingan atau  media, namun tanpa disertai konfirmasi dan klarifikasi dari pihak yang dituduhkan, itu artinya tuduhan dan fitnah.Dan jangan salahkan jika kemudian orang akan berasumsi bahwa yang mengembangkan isu liar dan informasi gelap itu merupakan orang-orang yang memiliki agenda tersembunyi atau pernah tersakiti sengaja untuk menjatuhkan martabat dan marwah pejabat tersebut dengan menghembuskan berbagai isu miring,” pungkas Rusdinanto Wibisono W, menutup pembicaraan. (cm)

Kasusku.com, JAKARTA—When the electricity supply in Java and Bali plummeted on Sunday, August 4, 2019, causing widespread anxiety, the eyes of the public turned to the Regent of Southwest Maluku (MBD), Benyamin Thomas Noach, who was embroiled in a money scandal.

Ideally, every issue or piece of information that arises can be addressed with preventive measures and a measured persuasive approach, so that it does not become wild and absurd in content. Now, there is almost no issue that does not invite commotion, violence, brutality, and riots—the clearest sign that society has lost its patience and common sense.

“But that doesn't mean we can compromise with violence and crime, including issues and information that cannot be verified,” said legal activist and social observer Dr. Rasmananda Pratama to Kasusku.com on Saturday (01/11/2025).

According to the man who is familiarly called Nanda, issues or information that are not supported by data will fall into a dark alley that leads to slander. The public sphere can be filled and presented with various criticisms as long as those criticisms have strong roots, namely data and facts.

“Because criticism is a form of concern for something that is difficult to express openly, so it is expressed in many ways, but criticism must also be based on data whose validity can be accounted for, not just likes and dislikes,” said Nanda.

The case involving Benyamin Thomas Noach is one of thousands of issues that stem from ignorance and are usually very upsetting and distressing because there is so much crime, both in everyday life in small social circles and on a larger scale in the state.

"We are no longer surprised by the high levels of crime, strangeness, and incidents in society, the destruction of logic in politics and bureaucracy, or the tradition of collective corruption and corruption groups. However, dark information and biased issues that are based solely on raw data will undermine democracy and infringe on freedom of expression, including public information disclosure," added Nanda, seriously.

The figures  contained in this obscure information are essentially raw data, which require lengthy verification, clarification, and confirmation from many related sources. As part of the fourth pillar of democracy, the press and media are indeed allowed to engage in  criticism, even though criticism is essentially nothing more than condemnation.

"But criticism without argument is fatal, because even though criticism is condemnation, it has a vision to improve the situation; from darkness comes light. No matter how sharp the criticism, in a democratic climate it is needed and not something that is forbidden. However, when the expression of opinions or information is interspersed with assumptions and accusations against someone related to their position or activities, then all these accusations must be accompanied by complete data validity, not assumptions," said legal observer and public policy activist Rusdinanto Wibisono when met by Kasusku.com on Saturday afternoon (11/01/2025).

Will the negative rumors and false information dragging the name of the Regent of Southwest Maluku (MBD) into disrepute in relation to the receipt of money from his business partner be taken to court? It could go either way. It could be because the information and rumors spread through posts and word of mouth are used as a weapon to destroy someone's dignity and position, eroding their character and authority in the eyes of the public.

"Anything can happen in this matter, but it is important to remember that if the information and accusations are only developed in posts or the media, without confirmation and clarification from the accused party, then they are nothing more than accusations and slander. And don't be surprised if people then assume that those spreading wild rumors and unverified information are individuals with hidden agendas or those who have been intentionally wronged, aiming to undermine the dignity and reputation of the official by circulating various negative rumors," concluded Rusdinanto Wibisono W, wrapping up the discussion. (cm)