Kasusku.com, JAYAPURA—Sedikitnya ada 230 kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Papua hingga kini belum ketahuan rimbanya, kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Maruli Tua Manurung.Temuan itu merupakan bagian dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2025 lalu.

Diungkapkan Maruli pada Jum’at (17/7) lalu di Jayapura, hasil pemeriksaan ada 230 kendaraan dinas dengan nilai perolehan Rp 28,68 miliar belum  bisa ditelusuri keberadaannya. Jumlah keseluruhan ada 300 kendaraan dinas yang masih bermasalah dengan nilai perolehan mencapai Rp34,4 miliar.

Seperti dikutip Beritasatu.com dari kantor berita Antara, Maruli mengaku akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah, termasuk pengelolaan barang milik daerah agar lebih tertib dan akuntabel.

Maruli mengatakan pembinaan dan pengawasan akan diperkuat agar temuan serupa tidak terulang dengan melibatkan kementerian dan lembaga pembina, termasuk inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP) di daerah.

Menurutnya, perbaikan tata kelola membutuhkan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua, mulai dari kepala daerah hingga organisasi perangkat daerah (OPD), apalagi berdasarkan hasil pusat pemantauan pencegahan atau monitoring center for prevention (MCP) dan survei penilaian integritas atau SPI masih menunjukkan adanya kerentanan dalam tata kelola pemerintahan.

Maruli menambahkan perbaikan tata kelola memerlukan komitmen kuat dari gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, serta seluruh kepala OPD. (01/Beritasatu.com/Antara)